Andika Perkasa, Komentari Batalnya Pembelian pesawat tempur bekas jenis Mirage 2000-5 dari Qatar

Batalnya Kementerian Pertahanan dalam upaya membeli pesawat tempur bekas jenis Mirage 2000-5 menyedot perhatian publik beberapa hari belakangan ini. Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa kegagalan pembelian 12 unit pesawat bekas dari Qatar disebabkan oleh kendala skema pembiayaan. Pemerintah hanya menyediakan skema pembiayaan melalui fasilitas paket hutang luar negeri, bukan uang tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meskipun APBN menjamin skema pembayaran hutang, transaksi barang bekas membutuhkan uang tunai. Jalur eksekusi yang rumit, melibatkan beberapa calo internasional, selain meningkatkan harga, juga mengurangi kepercayaan pemilik pesawat terhadap kemampuan skema pembayaran.

Beberapa pihak ketiga awalnya siap membantu, tetapi mereka mundur, salah satunya karena ketidakpastian terkait konsistensi Prabowo. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh pertaruhan Pilpres, di mana ada mempertimbangkan elektabilitas Prabowo yang masih diragukan.

Mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, menyatakan memang sebaiknya dilakukan pembatalan, ia berpandangan bahwa melakukan retrovit atau pembaharuan pada pesawat yang sudah dimiliki lebih baik. Pendapatnya adalah bahwa masalah selama ini terkait dengan kesiapan operasional, di mana sejumlah pesawat tidak siap operasional karena kurangnya anggaran untuk perawatan. Retrovit dianggap sebagai solusi untuk memperpanjang usia penggunaan pesawat Sukhoi dan F16.

Baca juga:  Persiapan Aman dan Lancar Libur Natal dan Tahun Baru: 129.923 Personel TNI dan Polri Siap Dikerahkan

“Keputusan untuk melakukan retrovit pada pesawat yang sudah ada dianggap positif, terutama dalam mengatasi masalah kesiapan operasional yang selama ini menjadi permasalahan. Kurangnya anggaran untuk maintenance menyebabkan hanya sebagian kecil dari total pesawat yang benar-benar siap operasional, seringkali tidak lebih dari 20%”. “Retrovit, yang mencakup pembaruan dan penggantian beberapa komponen yang dianggap penting, menggunakan air frame dan sistem yang sudah ada. Meskipun memperbarui bagian-bagian tertentu atau spare parts, langkah ini dianggap positif karena dapat memperpanjang usia penggunaan pesawat-pesawat Sukhoi dan F16.” Kata Andika.

Namun, ketika ditanya tentang pertahanan kedaulatan negara, Andika menyarankan agar fokus pada kebutuhan dan fungsionalitas, bukan hanya pada jumlah unit. Dia menyatakan bahwa pertimbangan harus diberikan pada jenis pesawat dan fungsi target, dan bahwa debat seputar jumlah pesawat harus bergantung pada ketersediaan anggaran.

Dalam pandangan Andika, mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memastikan pesawat-pesawat yang ada beroperasi sepenuhnya adalah langkah yang bijak. Jika ada anggaran tambahan, pembelian satu pesawat baru bisa menjadi pertimbangan.

Baca juga:  Debat Capres, Jadi Panggung Calon Presiden Anies Baswedan

“Ya, jika kita menyesuaikan dengan kebutuhan seperti moving object atau fungsi target, maka pertimbangan apakah cukup atau tidak seharusnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah saja. Ini tergantung pada jenis pesawat, apakah itu fix Generation atau generasi kelima seperti yang dimiliki oleh negara-negara maju. Meskipun jumlahnya mungkin sedikit, itu sudah cukup efektif.”

” Penting untuk tidak terjebak dalam perdebatan seputar jumlah, karena pada akhirnya, pertimbangan kembali pada ketersediaan anggaran. Misalnya, jika anggaran tidak turun, maka anggaran yang tadinya dialokasikan untuk pembelian Mirage 2000-5 sebaiknya dimaksimalkan untuk memastikan pesawat-pesawat yang sudah ada dapat beroperasi sepenuhnya. Jika masih ada anggaran lebih, baru kemudian dipertimbangkan untuk membeli satu pesawat yang baru.” Kata Jenderal Andika dalam wawancara di salah satu stasiun TV.

Keputusan ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh Prabowo dalam menjaga kemampuan pertahanan negara, terutama dalam konteks keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan. Kegagalan pembelian pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar menjadi cerminan dari kompleksitas dan tantangan dalam melaksanakan rencana-rencana strategis di bidang pertahanan.

Baca juga:  Kejagung Temukan Dugaan Peleburan Emas Ilegal oleh PT Antam

Rekomendasi untuk Anda

Advertisement

Terkait

Terbaru