Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), Anggawira, mengemukakan pandangannya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan polemik dasi berwarna kuning yang menjadi sorotan. Menurutnya, Jokowi adalah milik semua masyarakat Indonesia, independen dari warna dasi yang dikenakannya ketika hendak bertolak ke Jepang di Lapangan Halim Perdanakusuma pada Sabtu (16/12/2023).
Dalam perspektif semiotika, banyak yang mengaitkan pemilihan dasi kuning sebagai isyarat bahwa Jokowi mungkin akan bergabung dengan Partai Golkar yang identik dengan warna tersebut. Namun, Anggawira menegaskan bahwa Jokowi tidak hanya terikat dengan PDIP, partai yang mendukungnya dalam pemilihan presiden sebelumnya, karena Jokowi adalah pemimpin seluruh negara.
“Tidak ada hubungannya dengan partai apapun. Saya rasa wajar saja Pak Jokowi memakai dasi warna apa saja karena Pak Jokowi milik semua masyarakat Indonesia dan semua partai politik di Indonesia,” tegas Anggawira, yang juga menjabat sebagai Wakil Komandan Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran, dalam keterangan tertulis pada Senin (18/12/2023).
Menurut Anggawira, wajar jika ada spekulasi mengenai Jokowi bergabung dengan Golkar, terutama mengingat hubungannya dengan PDIP yang dikabarkan sempat merenggang beberapa waktu lalu.
Selanjutnya, Anggawira mengecam sikap PDIP yang kerap menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Baginya, pernyataan semacam itu dapat merendahkan posisi Jokowi sebagai kepala negara.
“Secara tidak langsung pernyataan PDIP yang menyebut Pak Jokowi sebagai petugas partai men-downgrade Pak Jokowi. Sebagai kepala negara, wajar Pak Jokowi mengayomi semua masyarakat termasuk partai politik dan bukan hanya satu partai saja,” ungkapnya.
Meskipun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait kemungkinan Jokowi bergabung ke salah satu partai, namun terdapat indikasi tersirat melalui candaan yang dikeluarkan oleh Jokowi, menunjukkan kemungkinan keterlibatan dengan partai berwarna kuning.
Worth noting, bahwa meski awalnya didukung oleh PDIP, sejarah mencatat bahwa banyak partai lain yang tetap memberikan dukungan kepada Jokowi hingga saat ini. Hubungan Jokowi dengan PDIP bermula sekitar tahun 2004 ketika ia menduduki posisi pengurus DPC PDIP Solo. Hubungan ini terus berlanjut, dan Jokowi kemudian terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo pada tahun 2005 atas dukungan PDIP dan PKB.
