Pemilihan presiden yang akan datang, khususnya dalam periode 2024-2029, menimbulkan kekhawatiran serius dari ekonom senior Faisal Basri. Menurutnya, jika pemilihan presiden tidak bijaksana, Indonesia berisiko terjerumus dalam jurang utang yang sangat dalam.
Faisal Basri, seorang pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), telah mengeluarkan ramalannya yang cukup menggemparkan. Menurutnya, jika pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memenangkan Pilpres 2024, utang Indonesia bisa melonjak drastis hingga mencapai Rp16.000 triliun, atau setara dengan Rp16 kuadran triliun.
Dalam acara Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Faisal menyatakan keprihatinannya terhadap arah kebijakan yang mungkin diambil oleh Prabowo dan Gibran. Menurutnya, kelanjutan kebijakan Jokowi oleh pasangan tersebut dapat menyebabkan penumpukan utang yang sangat besar dalam waktu lima tahun ke depan, akibat kurangnya usaha dalam meningkatkan pendapatan negara.
Faisal Basri mengungkapkan bahwa saat ini utang Indonesia telah mencapai angka fantastis, melebihi Rp8 ribu triliun. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh upaya Presiden Jokowi yang giat dalam pembangunan, tanpa memperhatikan strategi untuk meningkatkan penerimaan negara.
Poin kritis yang disoroti oleh Faisal adalah ketergantungan rezim Jokowi terhadap utang, yang dianggapnya sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dia memperkirakan bahwa sepanjang tahun 2024, utang Indonesia dapat meningkat sebesar Rp700 triliun.
“Ini sangat berbahaya bagi generasi penerus kita, terutama generasi Z, yang akan menjadi pihak yang paling terdampak,” ujar Faisal dengan nada keprihatinan.
Faisal menilai bahwa selama dua periode pemerintahan Jokowi, penanganan masalah utang terkesan kurang serius. Pemimpin negara dinilai ‘meremehkan’ dampak utang, seakan-akan lupa bahwa yang akan membayar utang tersebut adalah generasi mendatang.
Generasi muda, menurutnya, akan menanggung beban berat dari kebijakan utang yang diwariskan oleh rezim Jokowi. Meskipun saat ini rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah batas maksimal yang diatur UU Keuangan Negara, yaitu 60 persen, Faisal memperingatkan bahwa terus meningkatnya utang dapat membawa konsekuensi serius bagi masa depan Indonesia.
Sebagai catatan, Kementerian Keuangan mencatat rekor tertinggi utang pemerintah sebesar Rp8.041,01 triliun per akhir November 2023, menegaskan urgensi untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam mengelola keuangan negara. Masyarakat diharapkan untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu ini dalam rangka memilih pemimpin yang mampu mengelola ekonomi secara berkelanjutan.
