Dalam debat pemilihan presiden pekan ini, para pembela hak asasi manusia mengkritik keras calon presiden yang dinilai belum menyediakan kebijakan konkret untuk mengatasi masalah hak asasi manusia di Indonesia, termasuk konflik di Papua dan budaya impunitas polisi yang sudah berlangsung lama. Debat pada hari Selasa menandai awal dari serangkaian lima debat presiden dan wakil presiden.
Membahas topik demokrasi, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, ketiga calon presiden – Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo – menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjaga hak asasi manusia. Namun, para pengamat menilai pernyataan mereka hanyalah basa-basi. “Ketiga calon presiden berjanji untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, itu baik. Tapi apa kebijakan konkret mereka ke depannya?” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
Debat pemilihan presiden menjadi sorotan utama dalam beberapa hari terakhir, terutama karena isu-isu sensitif yang dibahas, termasuk hak asasi manusia, yang menjadi perhatian serius bagi para pembela hak asasi manusia di Indonesia. Namun, kekecewaan muncul setelah pembahasannya, di mana calon presiden dinilai belum memberikan rencana konkret untuk mengatasi masalah tersebut.
Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia mengecam ketidakjelasan dalam kebijakan yang diusung oleh para calon presiden. Meskipun mereka menyatakan komitmen mereka terhadap hak asasi manusia, namun tidak ada rincian kebijakan yang dijelaskan untuk menangani isu-isu konkrit seperti konflik di Papua dan impunitas polisi.
Hal ini menunjukkan kekhawatiran serius dari para pembela hak asasi manusia terhadap keadaan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya terkait konflik di Papua yang telah berlangsung lama dan budaya impunitas di tubuh kepolisian.
Dalam konteks ini, debat pemilihan presiden dianggap sebagai platform penting untuk calon-calon menyampaikan visi dan rencana aksi mereka terkait hak asasi manusia. Namun, harapan ini tampaknya belum terpenuhi, memicu kekecewaan dan kritik dari berbagai pihak.
Menanggapi debat tersebut, Amnesty International Indonesia menyoroti pentingnya kebijakan konkret yang dapat mengatasi permasalahan hak asasi manusia secara efektif. Mereka menekankan bahwa komitmen tanpa tindakan nyata hanya akan menyisakan retorika tanpa dampak signifikan di lapangan.
Penting untuk mencatat bahwa isu-isu yang dibahas dalam debat tersebut, seperti konflik di Papua dan impunitas polisi, merupakan masalah yang telah menghadapi perhatian global. Oleh karena itu, harapan masyarakat dan dunia internasional terhadap penanganan serius terhadap masalah hak asasi manusia di Indonesia menjadi semakin mendesak.
Debat selanjutnya diharapkan dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut dari calon presiden terkait kebijakan konkret mereka dalam menangani masalah hak asasi manusia. Dengan Pemilihan Presiden yang semakin dekat, isu-isu ini akan terus menjadi fokus perhatian masyarakat dan dapat memengaruhi pandangan pemilih terhadap calon-calon presiden yang bersaing.
