Mangkir Lagi, Dewan Pengawas KPK Tunda Sidang Etik Firli Bahuri

Dalam suasana gejolak hukum, Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda sidang dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri. Tindakan tersebut diambil sebagai respons terhadap permintaan penundaan yang diajukan oleh Firli Bahuri sendiri, yang tengah menghadapi praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Dalam sidang praperadilan yang dijadwalkan putus pada Senin (18/12/2023), Firli memohon agar sidang etik ditunda hingga setelah tanggal tersebut.

Mangkirnya Firli dari sidang-sidang terkait masalah etik bukanlah hal baru. Sebelumnya, dia telah beberapa kali tidak hadir dalam panggilan Dewas KPK dan pihak kepolisian dengan beragam alasan. Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka dengan tuduhan menerima gratifikasi dan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Dalam persidangan praperadilan, Firli berusaha mempertahankan diri dengan meminta rekan sejawatnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, sebagai saksi meringankan. Hal ini menuai kontroversi dan kritik, terutama dari pihak yang menilai bahwa pimpinan KPK seharusnya tidak terlibat dalam memberikan keterangan meringankan terhadap rekan sejawat yang tengah dihadapkan pada dugaan pelanggaran etik dan pidana.

Baca juga:  Jadi Saksi Meringankan Firli Bahuri, Yusril Ihza Mahendra Bersedia Bersuara

Di sisi lain, Dewas KPK dinilai beberapa pihak terlalu berbelit-belit dan kurang tegas dalam menangani kasus ini. Pegiat antikorupsi menyoroti sikap Dewas yang tampaknya terlalu mempertimbangkan keinginan Firli. Mereka berharap Dewas dapat bersikap tegas dan objektif dalam menjatuhkan putusan terkait pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif tersebut.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman, menegaskan pentingnya Dewas KPK mempertahankan prinsip objektivitas dalam menjalankan proses hukum terhadap Firli. Menurutnya, penundaan sidang etik hanya akan menghambat jalannya proses hukum dan seharusnya Dewas tetap tancap gas untuk melanjutkan persidangan.

Pihak yang mendukung pemberantasan korupsi juga menilai bahwa Dewas KPK harus dapat mengambil keputusan yang tegas dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau pengaruh dari pihak manapun. Mereka menekankan pentingnya lembaga antikorupsi tetap bersih dan bebas dari intervensi eksternal demi menjaga integritasnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan bahwa kedekatan antara Firli Bahuri dan Alexander Marwata seharusnya tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Ia menilai sikap Alex yang menjadi saksi meringankan sebagai tindakan yang tidak etis, mengingat posisinya sebagai pimpinan lembaga antikorupsi.

Baca juga:  Bila Mangkir Lagi, Kapolda Metro Jaya Sudah Siapkan Surat Penangkapan Firli Bahuri

Pada gilirannya, Alexander Marwata mengaku akan diperiksa oleh polisi terkait dugaan pemerasan yang melibatkan Firli Bahuri. Hal ini menimbulkan pertanyaan etika, apakah seorang pimpinan KPK seharusnya terlibat dalam kasus yang melibatkan rekannya sendiri. Beberapa pihak mengkritik kehadiran Alex sebagai saksi meringankan dan berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya dihindari untuk menjaga netralitas lembaga.

Ahli hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar, menyoroti bahwa kehadiran Alex sebagai saksi meringankan seharusnya tidak melekat pada posisinya sebagai pimpinan KPK. Ia menyatakan bahwa hal ini memunculkan pertanyaan tentang pengetahuan Alex terhadap peristiwa pemerasan yang diduga dilakukan oleh Firli Bahuri. Dengan adanya keterlibatan Alex, Fickar menekankan pentingnya pihak kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut terkait kasus ini.

Sebagai lembaga penegak hukum, KPK Dewas diharapkan dapat memastikan bahwa proses hukum yang sedang berjalan tetap transparan, adil, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik maupun hubungan personal antara para pejabat. Keputusan yang diambil oleh Dewas terhadap sidang etik Firli Bahuri akan menjadi ujian penting terkait independensi lembaga tersebut dan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Semua pihak berharap agar KPK Dewas dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.

Baca juga:  Menko Polhukam Mahfud MD, Minta Tangkap 93 Pegawai KPK Terlibat Pungutan Liar

Rekomendasi untuk Anda

Advertisement

Terkait

Terbaru