Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap yang mengarah pada penahanan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan pada Senin, 18 Desember 2023. Penangkapan ini merupakan hasil dari informasi terkait dugaan transaksi uang haram melalui transfer bank ke rekening orang kepercayaan Abdul Gani.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan bahwa operasi senyap dimulai setelah mendapatkan informasi tersebut. Tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak yang terlibat, termasuk di salah satu hotel di Jakarta Selatan dan di beberapa kediaman serta tempat makan di kota Ternate, Maluku Utara.
Selama operasi tangkap tangan, KPK berhasil menyita uang tunai sebesar Rp725 juta, diduga sebagai bagian dari penerimaan sekitar Rp2,2 miliar. Para pihak yang diamankan dan barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Total 18 orang diamankan dalam operasi ini, namun hanya tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Di antara mereka adalah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Kadis Perumahan dan Pemukiman Maluku Utara Adnan Hasanudin, serta Kepala Dinas PUPR Daud Ismail. Tersangka lainnya meliputi Kepala BPPBJ Ridwan Arsan, ajudan Ramadhan Ibrahim, dan dua pihak swasta, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan tujuh tersangka, termasuk Abdul Ghani Kasuba. Namun, Kristian Wuisan belum ditahan, dan KPK meminta agar yang bersangkutan bersikap kooperatif.
Sejauh ini, investigasi KPK menunjukkan bahwa dugaan transaksi uang haram tersebut melibatkan sejumlah besar uang. Uang tunai yang disita hanyalah sebagian kecil dari total yang diduga telah diterima oleh para tersangka.
Dalam menghadapi perkembangan ini, KPK menegaskan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan secara transparan dan adil. Keberhasilan operasi ini menjadi bukti nyata komitmen KPK dalam memberantas korupsi, terutama di tingkat kepemimpinan daerah.
Sementara itu, tersangka Kristian Wuisan diimbau untuk segera menghadiri pemanggilan KPK dan bersikap kooperatif. Proses hukum ini akan menjadi sorotan publik, mengingat keterlibatan seorang gubernur dan pejabat daerah dalam dugaan praktik korupsi yang melibatkan uang sejumlah besar.
Dalam menggali lebih dalam terkait kasus ini, KPK berjanji akan terus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk memastikan keberlanjutan proses hukum. Masyarakat di Maluku Utara dan Indonesia secara umum diharapkan dapat mengawal proses hukum ini, agar keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.
Terlepas dari keberlanjutan kasus ini, penangkapan Gubernur Maluku Utara menjadi pukulan keras terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini juga menjadi peringatan bagi pejabat publik lainnya untuk mematuhi prinsip integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga masyarakat yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan dugaan praktik korupsi.
