Pada Rabu (20/12/2023), Presiden Jokowi menginspeksi proyek megaproject pembangunan Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam kunjungannya, Jokowi menyatakan optimisme bahwa hotel mewah ini akan rampung pada Agustus 2024. Proyek ini menjadi bagian dari upaya besar dalam mendukung pembangunan IKN yang semakin pesat.
Jokowi mengungkapkan kegembiraannya atas partisipasi investor dari Balikpapan, Kaltim, yang turut berkontribusi dalam proyek IKN dengan investasi mencapai Rp 3 triliun. Bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jokowi menyaksikan kemajuan proyek yang telah mencapai 34% setelah tiga bulan berjalan.
Hotel Nusantara, dengan luas lahan 20.164 meter persegi dan tinggi bangunan mencapai 43,10 meter, akan menjadi bangunan sembilan lantai. Total kamar mencapai 191 unit dengan enam tipe, mulai dari Premier Twin, Premier King, hingga President Suite. Investasi sebesar Rp 20 triliun berasal dari konsorsium Agung Sedayu Group yang terdiri dari sembilan perusahaan swasta.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan progres pembangunan ini sebagai bukti konkret perkembangan Nusantara yang semakin mendapat perhatian dari pelaku usaha. Dengan capaian groundbreaking tahap 3, Otorita IKN semakin optimis dengan komitmen investor yang kian kuat.
Selain Hotel Nusantara, investasi IKN tahun 2023 mencapai puluhan triliun rupiah. Hingga saat ini, Otorita IKN telah menerima 330 Letter of Intention (LOI) dengan 55% berasal dari investor domestik. Singapura, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia menjadi empat negara yang mendominasi dengan mengirimkan LOI.
Investasi IKN terbagi dalam dua tahap groundbreaking, dengan nilai mencapai Rp 23 triliun pada tahap 1 dan Rp 13,1 triliun pada tahap 2. Beberapa perusahaan besar seperti Salim Group, Sinar Mas, dan Mayapada Hospital turut ambil bagian dalam memajukan proyek ini.
Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak untuk menarik minat korporasi berinvestasi di IKN. Pajak penghasilan badan (PPh) badan 0% selama 10 tahun, PPN impor 0%, PPnBM 0%, bea masuk 0%, dan PBB 0% selama 10 tahun menjadi bagian dari kebijakan ini.
Lebih dari sekadar pembangunan kota, IKN menjadi wujud visi Indonesia maju, dengan konsep kota pintar berwawasan lingkungan sebagai kota hutan. Ini tidak hanya menjanjikan kemajuan ekonomi, tetapi juga menandakan komitmen terhadap masa depan berkelanjutan.
Bambang Susantono menyimpulkan, “IKN bukan sekadar kota, melainkan wujud visi Indonesia maju, inklusif, dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif investor menandakan semangat kolektif untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.”
