Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan mencuat, dan Ketua DPP Partai Golkar Aceh, Hasan Syadzily, menilai bahwa isu tersebut muncul karena adanya pihak yang takut kalah dalam Pilpres 2024. Menyinggung soal masa jabatan Jokowi yang akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan, Hasan Syadzily berpendapat bahwa isu pemakzulan seharusnya tidak perlu muncul.
“Sebetulnya tak perlu memakzulkan Presiden Jokowi. Toh Pak Jokowi juga memimpin Indonesia tinggal beberapa bulan ke depan,” ujarnya.
Alasan untuk memakzulkan Jokowi dianggap tidak tepat oleh Hasan Syadzily, karena menurutnya, masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Dia menekankan bahwa saat ini Presiden Jokowi merupakan sosok yang kinerjanya paling disukai oleh rakyat Indonesia.
“Hari ini Presiden Jokowi merupakan Presiden yang kinerjanya paling disukai rakyat Indonesia,” ucapnya.
Hasan Syadzily menilai tidak ada alasan konstitusional yang mendasari pemakzulan seorang presiden. Menurutnya, isu pemakzulan hanya muncul karena adanya pihak yang takut kalah dalam Pilpres.
“Lebih baik bagi yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi ikuti pemilihan presiden yang tinggal 29 hari lagi. Pemilu Presiden merupakan mekanisme konstitusional dalam sirkulasi kepemimpinan nasional,” ucapnya.
Dia mengajak semua pihak untuk fokus pada perhelatan Pilpres 2024 yang demokratis. “Lebih baik energi kita difokuskan untuk mendorong Pilpres 2024 agar berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan berjalan dengan aman,” tambahnya.
Sebelumnya, sekitar 22 tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mendatangi Menko Polhukam untuk menyampaikan permintaan pemakzulan Jokowi dan meminta pemilu tanpa kehadiran Jokowi. Tokoh-tokoh seperti Faizal Asegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto menjadi bagian dari petisi tersebut. Mahfud menerima aduan terkait praktik kecurangan Pemilu 2024 dan diminta untuk memproses aduan tersebut karena ketidakpercayaan terhadap kelancaran kontestasi pemilu.
