Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyoroti isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai agenda yang tidak produktif menjelang Pemilu 2024. Moeldoko mengungkapkan bahwa saat ini Jokowi mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat Indonesia atas kepemimpinannya. Dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024), Moeldoko menekankan perlunya fokus pada penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.
“Begini, pemerintah atau Pak Jokowi khususnya mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia atas kepemimpinannya. Itu poin pertama. Jadi jangan membuat suasana, kenapa?,” ujar Moeldoko.
Moeldoko mengingatkan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya memastikan Pemilu 2024 berlangsung dengan baik, dan isu pemakzulan dianggap tidak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
“Tidak produktif bagi masyarakat dan tidak produktif bagi pemerintahan karena concern yang pertama,” tambahnya.
Menanggapi gerakan Kelompok Petisi 100 yang meminta pemakzulan Jokowi, Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa upaya tersebut inkonstitusional. Menurutnya, proses pemakzulan memerlukan waktu yang panjang dan harus sesuai dengan Pasal 7B UUD 45.
“Tanpa uraian yang jelas aspek mana dari Pasal 7B UUD 45 yang dilanggar Presiden, maka langkah pemakzulan adalah langkah inkonstitusional,” tegas Yusril Ihza Mahendra.
Sementara Moeldoko menegaskan bahwa Presiden Jokowi saat ini fokus pada tugas-tugas akhir pemerintahannya, Yusril menambahkan bahwa proses pemakzulan memerlukan waktu berbulan-bulan dan harus melalui proses yang sesuai dengan konstitusi.
