Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas dengan memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas KPK hingga tahun 2024. Keputusan ini diambil berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2023 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Pimpinan KPK yang dikeluarkan pada 24 November 2023. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menjelaskan bahwa Keppres Nomor 113/P juga diterbitkan pada hari yang sama, menetapkan penyesuaian masa jabatan Dewas KPK.
Ari Dwipayana menyampaikan kepada wartawan pada Rabu (20/12/2023), “Dengan dikeluarkannya dua Keppres tersebut, maka masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang semula akan berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga tanggal 20 Desember 2024.”
Perpanjangan ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 112/PUU-XX/2022 tanggal 25 Mei 2023. MK mengabulkan uji materi yang diajukan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hakim konstitusi menilai bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan jangka waktu empat tahunan dapat mengancam independensi lembaga tersebut, karena evaluasi dua kali dalam satu periode oleh presiden dan DPR dinilai dapat mempengaruhi kinerja KPK.
Dalam konteks ini, Juru Bicara MK, Fajar Laksono, menjelaskan bahwa putusan tersebut berlaku sejak saat itu. Sebagai hasilnya, masa kepemimpinan ketua dan empat wakil KPK yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada akhir Desember tahun ini, kini diperpanjang hingga akhir 2024.
Perpanjangan masa jabatan ini menciptakan banyak pembahasan di tengah masyarakat dan kalangan politik. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai langkah positif untuk menjaga kontinuitas dan stabilitas KPK, sementara yang lain memandangnya sebagai potensi penurunan independensi lembaga anti-korupsi ini.
Sebagai bagian dari perubahan ini, KPK diharapkan dapat terus berperan aktif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Namun, pertanyaan seputar independensi KPK dalam menjalankan tugasnya masih menjadi sorotan utama. Seiring dengan perpanjangan masa jabatan ini, publik berharap ada upaya maksimal untuk memastikan bahwa KPK tetap bekerja secara transparan, akuntabel, dan tanpa intervensi politik yang merugikan.
Dalam konteks politik nasional, keputusan ini juga dapat memicu perdebatan tentang perlunya reformasi dalam sistem penyeleksian dan penunjukan pimpinan KPK agar dapat menghindari potensi intervensi politik yang dapat merusak integritas lembaga tersebut.
Melalui langkah-langkah ini, Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, tantangan besar tetap ada dalam menjaga independensi dan kredibilitas KPK sebagai lembaga penegak hukum yang efektif dan bebas dari pengaruh politik. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan terus memantau perkembangan selanjutnya, sejauh mana KPK dapat mempertahankan peran strategisnya dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi.
