Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) memberikan klarifikasi terkait pernyataan Anies mengenai anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp 700 triliun. Menurut Timnas AMIN, angka tersebut merupakan total anggaran Kemenhan selama 5 tahun, bukan khusus untuk pembelian alutsista bekas, seperti yang disebutkan Anies.
Juru bicara Anies, Billy David, menjelaskan kepada wartawan bahwa sebelum membahas angka tersebut, penting untuk memahami bahwa Rp 700 triliun merupakan total anggaran Kemenhan dari tahun 2019 hingga 2024. Faktanya, hasil fact-checking beberapa media dan Tempo menunjukkan bahwa anggaran terakhir Kemenhan pada tahun 2021 dan 2020 hanya sekitar Rp 131 triliun.
Billy menyampaikan dua alasan yang diungkapkan Prabowo terkait ketidaktransparanan anggaran Kemenhan. Pertama, proses legislasi di Komisi I DPR yang beberapa kali dilakukan secara tertutup bersama Kemenhan. Menurutnya, rapat tertutup ini membuat sulitnya akses publik terhadap informasi tersebut.
Alasan kedua yang disampaikan Prabowo adalah keterlibatan partai politik dalam Komisi I DPR yang merupakan bagian dari proses legislasi. Billy berpendapat bahwa hal ini sebaiknya dikomentari oleh para partai politik yang terlibat dalam proses tersebut.
Billy menilai bahwa tidak semua rapat legislasi dapat terbuka secara publik, dan data yang mudah diakses tidak selalu tersedia. Ia kembali menegaskan bahwa anggaran Rp 700 triliun bukan ditujukan untuk pembelian alutsista bekas, melainkan sebagai total anggaran Kemenhan selama periode 5 tahun.
Dalam konteks ini, Billy mengingatkan bahwa pemahaman terhadap proses legislatif dan keterlibatan partai politik adalah kunci untuk memahami alasan ketidaktransparanan anggaran. Ia menegaskan bahwa fokus seharusnya pada pemahaman yang lebih mendalam terkait isu ini, dan bahwa tidak semua pertemuan dengan Kemenhan dapat diakses secara terbuka oleh publik.
Dengan klarifikasi ini, Timnas AMIN berharap dapat membantu publik memahami konteks sebenarnya dari pernyataan Anies dan menjaga transparansi dalam proses pengelolaan anggaran di Kementerian Pertahanan.
