Tito Karnavian Menegaskan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Tidak Berubah Menurut Rancangan Undang-Undang

Jakarta, 19 Desember – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait mekanisme pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang tetap dilakukan melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi dengan tema ‘Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta?’ di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (19/12).

Terdapat perbedaan substansial antara draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) versi pemerintah dan versi DPR RI. Isu utama yang muncul dari draft versi DPR adalah penunjukan gubernur DKI Jakarta oleh presiden, yang tidak terdapat dalam versi pemerintah.

Mendagri Tito Karnavian membantah adanya manipulasi dalam draft RUU tersebut dan menyatakan bahwa proses pemilihan gubernur DKI Jakarta tidak pernah diubah oleh pemerintah dalam rancangan tersebut. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa pemilihan akan tetap dilakukan melalui Pilkada dengan prinsip demokrasi yang transparan.

“Isu yang berkembang dari draft RUU versi DPR, bahwa gubernur DKI Jakarta ditunjuk presiden. Sementara di draft (versi) pemerintah tidak ada,” ungkap Tito Karnavian seperti dilansir dari RMOL.id.

Baca juga:  Pertemuan Menkeu Sri Mulyani dan Jokowi di Istana, Apa yang Dibahas?

Mendagri menegaskan kembali bahwa draft pemerintah tidak pernah mencoba memanipulasi mekanisme pemilihan. Ia menekankan bahwa rekrutmen kepala daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta, akan tetap dilakukan melalui Pilkada dengan persyaratan 50 persen plus 1 suara.

“Jadi saya mau tegaskan, draft pemerintah itu tidak pernah mengotak-atik. Soal mekanisme rekrutmen kepala daerah tetap seperti sebelumnya, melalui Pilkada, 50 persen plus 1,” tegasnya.

Klarifikasi ini menjadi penting untuk meredakan spekulasi dan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait perubahan dalam sistem pemilihan kepala daerah, khususnya Gubernur DKI Jakarta. Meskipun terdapat perbedaan antara draft pemerintah dan DPR, Mendagri menegaskan bahwa prinsip dasar pemilihan melalui Pilkada tetap dipertahankan.

Dalam suasana politik yang terus berkembang, penjelasan Mendagri diharapkan dapat memberikan kejelasan dan memastikan bahwa proses demokrasi di tingkat lokal, terutama dalam pemilihan kepala daerah, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi dalam menjalankan tatanan pemerintahan di daerah.

Rekomendasi untuk Anda

Advertisement

Terkait

Terbaru