Pengamanan Netralitas Polri dalam Pemilu 2024: Komitmen Divisi Propam Menjaga Integritas dan Kode Etik

Baba.co.id, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, sebagai unsur pengawas di lingkungan internal kepolisian, menegaskan komitmennya untuk memastikan netralitas seluruh personel Korps Bhayangkara dalam menghadapi Pemilu 2024. Instruksi tersebut merupakan tindaklanjut dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait keharusan netralitas personel kepolisian selama proses pesta demokrasi. Irjen Syahardiantono, Kepala Divisi Propam Polri, mengungkapkan hal ini dalam keterangannya pada Minggu, 17 Desember 2023, di Jakarta.

Syahardiantono menjelaskan bahwa Divisi Propam menggunakan pendekatan preemtif, preventif, dan represif untuk memastikan netralitas personel Polri. Pendekatan preemtif mencakup penguatan internal, peningkatan ketakwaan, dan keteladanan pimpinan dari unit terkecil. Untuk pendekatan preventif, Divisi Propam melakukan deteksi dini netralitas, patroli siber, dan pengawasan pada tahapan Pemilu melalui Biro Paminal.

Dalam konteks represif, Propam membentuk Tim Khusus (Timsus) dari Biro Paminal, Provos, dan Wabprof untuk menindak pelanggaran yang terdeteksi. Brigjen Agus Wijayanto, Karowabprof Divisi Propam Polri, menjelaskan bahwa melibatkan media sosial (medsos), anggota Polri dilarang melakukan foto bersama pasangan calon (paslon), selfie dengan pose berpotensi kontroversial, serta mempromosikan, menanggapi, atau menyebarkan gambar foto paslon melalui media massa, online, dan medsos.

Baca juga:  Live Tiktok Abah Online Anies "Meledak", Prabowo Belum Mau Mengikuti Tren ini

Agus menyatakan bahwa Divisi Propam telah menyiapkan mekanisme penanganan pelanggaran, termasuk klarifikasi, koordinasi dengan Bawaslu, dan pengklarifikasian Pengaduan Masyarakat (Dumas). Apabila pelanggaran terbukti, Propam Polri akan menerbitkan Laporan Polisi (LP) dan melanjutkan dengan penindakan. Sanksi terkait pelanggaran tersebut diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Pasal 12 ayat (1).

Albertus Wahyurudhanto, Anggota Kompolnas, menggarisbawahi bahwa masyarakat perlu memahami bahwa anggota Polri tidak boleh berpolitik, meskipun keluarganya diperbolehkan. Dalam konteks Pemilu, Polri memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan, kedamaian, dan kelancaran seluruh tahapan Pemilu. Albertus menekankan bahwa keterlibatan Polri dalam Pemilu bukan berarti memberikan dukungan kepada kekuatan politik, melainkan memberikan dukungan kepada KPU dan Bawaslu agar proses demokrasi berjalan lancar.

Melalui aturan dan SOP yang telah ditetapkan, netralitas Polri dalam Pemilu dianggap sebagai kunci untuk menjaga integritas dan nilai-nilai sipil. Pengamanan terhadap Capres-Cawapres, kotak suara, dan seluruh proses pengamanan Pemilu sesuai dengan ketentuan dalam PKPU dan UU Nomor 17 Tahun 2007. Polri diharapkan mematuhi aturan tersebut tanpa menunjukkan keterlibatan simbol, tanda, atau kegiatan yang dapat menimbulkan persepsi keberpihakan.

Baca juga:  Data Pemilih Pemilu 2024 Dibobol Hacker, Komisi I DPR Desak KPU Bertanggung Jawab

Rekomendasi untuk Anda

Advertisement

Terkait

Terbaru