Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan pandangan tajam terkait praktik politik bansos yang kerap dijadikan alat kampanye menjelang Pemilu 2024. Dalam kunjungannya ke Wonosobo, Jawa Tengah, pada Selasa (19/12/2023), Ganjar menegaskan bahwa masyarakat sudah cerdas dan tidak mudah terkecoh oleh klaim-klaim semu terkait bantuan sosial.
Ganjar tidak segan mengkritik pihak-pihak yang dengan mudahnya mengklaim berperan dalam distribusi bansos, menyebutnya sebagai upaya meremehkan intelektualitas masyarakat. Meski demikian, ia juga memberikan apresiasi kepada pihak pusat dan daerah yang telah melaksanakan undang-undang dengan baik dalam pendistribusian bantuan sosial.
Menurut Ganjar, sebagai calon yang berkontestasi, apresiasi tersebut adalah bentuk penghargaan terhadap upaya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang bansos. Kemenkeu yang menganggarkan, Kemensos yang mendistribusikan, dan kadang-kadang Pemda yang turut serta, semuanya diakui sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Meski bansos seringkali menjadi komoditas politik yang diperdagangkan oleh berbagai pihak, Ganjar memberikan jaminan bahwa bantuan tersebut tidak akan berhenti mengalir, terlepas dari hasil Pemilu dan siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin. Ia meyakinkan bahwa hak mendapatkan bansos telah dijamin oleh payung hukum, dan pemimpin baru, apakah itu gubernur, bupati, walikota, atau presiden, akan melaksanakannya.
Ganjar menekankan pentingnya pendidikan kepada masyarakat bahwa bantuan sosial adalah hak mereka dan akan tetap dilaksanakan, tanpa menghiraukan perubahan kepemimpinan. Dalam pandangannya, edukasi ini menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh klaim politik seputar bansos.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ikut memberikan pandangan terkait situasi politik di Jawa Tengah, menyebut wilayah tersebut sebagai basis yang kuat bagi partainya. Menurutnya, calon anggota legislatif PDIP telah membangun hubungan emosional dan kerja keras selama lima tahun di tengah masyarakat, yang tidak dapat ditembus oleh praktik politik uang atau operasi bansos.
Hasto juga mengungkapkan bahwa jajaran Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah mengalami intimidasi. Dia menduga bahwa intimidasi tersebut berkaitan dengan upaya memaksakan kemenangan dalam satu putaran oleh kompetitor Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024. Menurutnya, beberapa tindakan penyalahgunaan kekuasaan terjadi dengan agenda tertentu.
