Dalam merespons kritik terhadap etika politiknya, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menegaskan bahwa yang sedang dibicarakan adalah hasil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), bukan sekadar tuduhan tak berdasar. Pernyataan ini merupakan respons terhadap Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, yang menyebut Anies tak beretika dalam berpolitik.
Dalam suatu acara di Mataram, NTB, pada Selasa (19/12/2023), Anies menyatakan bahwa apa yang dibicarakannya bukanlah tuduhan, melainkan sebuah keputusan yang telah dilaksanakan. “Itu bukan sangkaan, itu keputusan. Tapi kalau sangkaan, tudingan oh macem-macem, siapa bisa menuding siapa. Yang saya bicarakan bukan tudingan, yang saya bicarakan adalah sebuah keputusan yang telah dilaksanakan,” ungkap Anies.
Anies menegaskan bahwa pernyataannya mengenai pelanggaran etik hakim MK saat debat perdana di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat dibantah, karena hal itu merupakan kenyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, fokus seharusnya tertuju pada kasus MKMK, bukan pada tuduhan tak berdasar.
Sebelumnya, Nusron Wahid dari TKN Prabowo-Gibran merespon pernyataan Anies mengenai etika dengan mengkritik komitmen politiknya. Menurut Nusron, etika berpolitik salah satunya adalah memegang komitmen, dan Anies dianggap tidak memiliki komitmen karena dinilai sebagai “kutu loncat” dalam berpindah-pindah poros partai politik.
Nusron menyoroti perjalanan politik Anies yang dinilai sebagai loncat-loncat antara partai politik, seperti mendekati Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi pendukung Jokowi, kemudian mengikuti Prabowo, dan terakhir berada bersama Surya Paloh. “Dulu ikut konvensi Partai Demokrat. Kemudian lompat menjadi pendukung Pak Jokowi. Kemudian lompat Jadi pengikutnya Pak Prabowo. Kemudian lompat ke NasDem, Ini komitmennya di mana?” tegas Nusron.
Selain itu, Nusron juga mengingatkan peristiwa batalnya penunjukkan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon wakil presiden, yang sebelumnya sudah bersalaman dengan Anies. Menurutnya, ini merupakan masalah etika yang patut dipertanyakan.
Dalam menghadapi kritik ini, Anies tidak menampik perpindahan-pindahannya antara partai politik, namun ia memfokuskan perhatian pada keputusan MKMK yang menjadi dasar pernyataannya. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap etika politiknya harus dilihat dalam konteks keputusan MKMK, bukan sekadar tuduhan tanpa dasar.
