Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Mahfud Md, Cawapres nomor urut 03, akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Pengunduran diri ini dijadwalkan setelah Mahfud menyelesaikan beberapa tugas yang dianggap krusial.
Menurut Hasto, Mahfud, sebagai pendekar hukum, akan menempatkan skala prioritas pada kepentingan bangsa dan negara. Keputusan ini diambil setelah rapat bersama calon presiden Ganjar Pranowo, PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura dalam pertemuan dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN).
“Pengunduran diri Prof Mahfud sudah dirancang bersama-sama dengan partai pengusung dan calon presiden,” tegas Hasto dalam konferensi persnya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud.
Hasto menyoroti sentimen negatif dan gerakan unfollow sosial media dari Presiden Jokowi yang memengaruhi keputusan ini. Pengunduran diri Mahfud juga terkait dengan intimidasi selama penyelenggaraan Pilpres 2024. Hasto menyatakan bahwa Mahfud mencari sosok pengganti yang tepat untuk menegakkan hukum di Indonesia.
“Mundur sudah disepakati bersama, ini masalah menegakkan hukum untuk rakyat yang ingin segera diselesaikan oleh Prof Mahfud,” jelasnya.
Sekjen PDIP juga mengungkapkan pertemuan antara Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri dengan Mahfud Md. Meski tidak membahas niat Mahfud untuk mundur, pertemuan ini difokuskan pada evaluasi rutin kampanye dan dinamika politik nasional.
Dengan demikian, mundurnya Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam diharapkan memberikan ruang bagi pengganti yang tepat, sambil tetap menjaga kestabilan hukum di Indonesia.
