Jusuf Kalla Berikan Klarifikasi Terkait Lahan Prabowo Subianto yang dibahas dalam Debat Capres

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menanggapi kontroversi seputar kepemilikan lahan seluas 340 ribu hektar oleh calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, JK menyatakan bahwa secara hukum, Prabowo tidak melanggar aturan dalam memiliki lahan seluas itu. JK memberikan klarifikasi di kediamannya di Jakarta Selatan pada 10 Januari 2024, menyebut bahwa kepemilikan tersebut sesuai dengan izin yang dimiliki Prabowo sebagai seorang pengusaha.

Menurut JK, pernyataan Anies Baswedan dalam debat calon presiden ketiga, yang mempertanyakan kepemilikan Prabowo, sebenarnya bukan terkait legalitas lahan, melainkan mengenai aspek keadilan. JK menegaskan bahwa Prabowo memiliki izin yang sah untuk lahan tersebut, tetapi Anies lebih menekankan pada keadilan dalam kepemilikan tanah.

JK merincikan sejarah transaksi bisnis yang melibatkan Prabowo pada tahun 2004, saat JK masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Prabowo mengungkapkan keinginannya untuk membeli PT. Kiani Kertas di Kalimantan yang dimiliki oleh Bob Hasan, dan saat itu mengalami masalah kredit macet di Bank Mandiri. JK mendukung Prabowo untuk membeli perusahaan tersebut dengan catatan pembayaran tunai sebesar 150 juta Dolar AS.

Baca juga:  PDIP Singgung Pembelian Pesawat Bekas Efek Prabowo Makan Bareng Jokowi

Dalam prosesnya, JK berkomunikasi dengan Direktur Utama Bank Mandiri untuk memastikan kebenaran penjualan PT. Kiani Kertas. Setelah kesepakatan tercapai, Prabowo membeli perusahaan tersebut, yang ternyata memiliki luas lahan yang besar di Penajam, lebih dari 200 ribu hektar, yang kemudian dijadikan hutan industri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik kertas.

JK menegaskan bahwa kepemilikan lahan oleh Prabowo bukanlah hasil dari pemberian langsung darinya, melainkan merupakan hasil dari transaksi bisnis yang dilakukan Prabowo dengan Bank Mandiri. Meskipun usaha PT. Kiani Kertas tidak berjalan dengan sukses setelah dibeli oleh Prabowo, JK menyarankan agar lahan tersebut dapat dikembalike ke Negara dan tetap menjadi bagian dari Ibu Kota Negara (IKN).

Rekomendasi untuk Anda

Advertisement

Terkait

Terbaru