Sejumlah media asing memberikan sorotan terhadap pernyataan kontroversial Presiden Joko Widodo pada Rabu (24/1/2024), di mana beliau menyatakan bahwa kepala negara berhak memihak terkait pemilihan presiden 2024. Media berbasis di Singapura, The Straits Times, merilis artikel berjudul “Jokowi Faces Backlash for Claiming He Can Back Any Presidential Candidate” pada Kamis (25/1/2024).
Artikel tersebut mencatat bahwa Jokowi mendapatkan banyak kritik karena mengatakan bahwa jabatan publik tidak menghalangi dirinya untuk berkampanye sebagai calon presiden dalam pemilu. Menurut The Straits Times, Jokowi bersikeras bahwa seorang presiden memiliki kebebasan untuk mendukung calon presiden mana pun dan dapat ikut berkampanye untuk pasangan calon yang dipilih.
Media Malaysia, The Star, juga melaporkan pernyataan serupa dengan judul “President Can ‘Pick Sides’ in Presidential Election: Jokowi” pada Rabu (24/1/2024). Jokowi menekankan bahwa seorang presiden dapat terlibat dalam kampanye sebagai politikus, bukan sebagai pejabat publik.
Sementara itu, media Kanada, BNN Bloomberg, melaporkan situasi politik di Indonesia dengan judul “Jokowi’s Cabinet Fractures as Finance Minister Weighs Role” pada Kamis. Mereka menyoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut siap mundur, serta menteri lainnya yang mempertimbangkan untuk meninggalkan jabatannya.
Dalam tulisan tersebut, Jokowi menegaskan haknya untuk mendukung penerusnya, menyatakan, “Hak demokrasi. Itu hak politik setiap orang, setiap menteri sama. Yang paling penting boleh lho presiden kampanye, presiden boleh lho memihak.”
Pernyataan kontroversial Jokowi ini juga merespons pertanyaan awak media mengenai keterlibatan menteri yang menjadi tim sukses dari pasangan calon tertentu. Beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, diketahui menjadi tim sukses Prabowo-Gibran, pasangan yang secara tidak resmi mendapat dukungan dari Jokowi.
