Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), untuk membahas dinamika politik menjelang Pemilu 2024.
Dalam wawancara di Jakarta Selatan pada Jumat (12/1/2024), Hasto menyatakan kekhawatiran JK terhadap pergeseran dalam pemilu yang tidak lagi menempatkan rakyat sebagai penentu pemimpinnya. Dia juga mencatat bahwa banyak pihak yang mempolitisasi kebijakan pemerintah, termasuk intimidasi dan penyalahgunaan program sosial seperti bansos dan BLT.
Hasto menegaskan bahwa dia dan JK sepakat bahwa program-program kerakyatan seperti bansos dan BLT seharusnya tidak dipolitisasi, karena itu adalah komitmen konstitusional untuk membantu fakir miskin.
Komunikasi tidak hanya terjadi antara Hasto dan JK, tetapi juga melibatkan Tim Kampanye dari setiap kubu, termasuk paslon 1 dan 3, untuk menghadapi intimidasi.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyatakan keterbukaannya untuk berkoalisi dengan kubu Anies Baswedan jika pemilu 2024 memasuki putaran kedua. Pernyataan ini menyusul komentar Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Anies Baswedan yang membuka peluang bersatu di putaran kedua.
Ganjar mengatakan bahwa semua kemungkinan dapat terjadi, dan ini sejalan dengan sikap PDIP yang tidak menutup kemungkinan kolaborasi antara kubu 1 dan kubu 3. Puan Maharani menegaskan bahwa keputusan akan bergantung pada dinamika politik ke depan, sambil menekankan pentingnya menjalankan pemilu 2024 dengan jujur dan adil sebagai perayaan demokrasi untuk rakyat Indonesia.
