Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni, mengungkapkan lima program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya adalah penanganan penurunan angka zero stunting. Hal ini disampaikan dalam acara Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) berupa paket stunting kepada balita dan Anak-anak Stunting Se-Kota Palembang Tahun 2024, yang berlangsung di Rumah Dinas Walikota Palembang pada Jumat (26/1/2024).
Fatoni menyatakan bahwa pemberian bantuan harus dilakukan dengan fokus dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota, agar tidak terjadi tumpang tindih. Program zero stunting juga diarahkan untuk bersinergi dengan penurunan kemiskinan ekstrem.
“Target nasional hampir tercapai di Sumsel. Tetapi kita harapkan target Sumsel zero stunting juga bisa dicapai. Saat ini Sumsel berangsur-angsur mendekati target nasional bebas stunting,” ujar Fatoni.
Lebih lanjut, Pj Gubernur menjelaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya tentang pertumbuhan anak balita akibat kurangnya asupan gizi. Stunting juga memiliki dampak jangka panjang terhadap menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa mendatang jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, persiapan anak yang sehat menjadi penting dalam menghadapi bonus demografi.
“Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Pj Walikota Palembang dengan mengajak para Kepala OPD Kota Palembang memberikan bantuan kepada masyarakat terkait stunting, dan ini perlu dicontoh oleh kota dan kabupaten lainnya,” tambah Fatoni.
Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa, menambahkan bahwa ada 18 kecamatan yang menerima bantuan sebanyak 12.200 paket. Ia menekankan konsistensi Pemerintah Kota Palembang dalam melanjutkan program penanganan stunting, sejalan dengan arahan Pj Gubernur dan Presiden.
Dalam acara tersebut, secara simbolis Pj Gubernur Fatoni dan Pj Walikota Ratu Dewa menyerahkan paket bantuan dan Kartu Sehat KIS kepada perwakilan penerima. Hadir juga Ketua TP PKK Kota Palembang Hj. Dewi Ratu Dewa, Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan, Drs H Edward Chandra, MH, serta para Kepala OPD Provinsi dan Kota Palembang.
